PENERAPAN DALAM KEBIJAKAN FIDUSIA SEBAGAI DAMPAK DIGITALISASI REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Adhi Budi Susilo

Sari


Indonesia as a country that is in global competition seeks to build and strengthen the economy by creating a climate to make it easier to do business where the parameter of measure in the ease of doing business is one of which is the ease of obtaining a loan / credit (getting credit). In its journey as an adaptation in the digitization of the industrial revolution 4.0 in order to empower information technology resources as an information and communication system, it is necessary to implement policies which are strategic steps to anticipate changes in the global world that include digitizing the industrial revolution 4.0. The purpose of this paper is to determine the application of fiduciary policies as an impact digitalization of industrial revolution 4.0 and to find out the obstacles faced in fiduciary policies as a result of digitizing the industrial revolution 4.0 The results of the research found that the application in Fiduciary policy has accommodated the presence of digitalization of the industrial revolution 4.0 which still requires the role of the state which has a function as regulator, provider and counterweight to be able to adjusting the rules according to the development of technology

Keywords: Fiduciary Policy, Digitalization, Industrial Revolution


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Adi, Sulistiyono. 2005. Reformasi Hukum Ekonomi Dalam Era Globalisasi Ekonomi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Andasasmita, Komar. 1983. “Notaris Selayang Pandang.” Bandung: Alumni.

Dames, K Matthew, and Jill Hurst-Wahl. 2007. “DIGITIZING 101.” Library Journal 38: 2–5.

Freddy Haris. n.d. “Dalam Seminar Yang Diselenggarakan Di Gedung Teatrikal Universitas Janabadra Yogyakarta Kampus 2 Jalan Tentara Rakyat Mataram No.58, Bumijo Yogyakarta Tersebut Menghadirkan Keynote Speech Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Huku.”

Hudzaifah, Husnul. 2015. “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia.” Katalogis 3 (5): 194–204.

Ikhwansyah, Isis, Anita Afriana, Fakultas Hukum, and Universitas Padjadjaran. 2019. “Ease of Doing Business : Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi Di Indonesia” 4 (2): 118–36.

Maskus, Keith E. 2000. “Intellectual Property Rights and Economic Development.” Case W. Res. J. Int’l L. 32: 471.

Muhlizi, Arfan Faiz. 2017. “Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6 (3): 349–68.

Muslih, Muhammad. 2017. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum).” Legalitas: Jurnal Hukum 4 (1): 130–52.

Makarim Edmon.Perdagangan, Kelancaran, Secara Elektronik, and E-commerce Di Indonesia. n.d. “Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia”

Pound, Roscoe. 2012. The Ideal Element in Law. Liberty Fund.

Raharja, Handy Yoga. 2019. “Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 Dan Society 5.0 Di Pendidikan Tinggi Vokasi.” Journal Of Digital Education, Communication, And Arts (Deca) 2 (1): 11–20.

Rogers, Everett M, and F Floyd Shoemaker. 1971. “Communication of Innovations; a Cross-Cultural Approach.”

Susilo, Adhi Budi. 2011. “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Dua Kelinci Dan Garuda Food).” LAW REFORM 7 (1): 124–42.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Operasionalisasi Sistem Pendaftaran Fidusia Elektronik (online) pendaftaran Fidusia




DOI: https://doi.org/10.57210/j-ebi.v1i1.43

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


PUBLISHED BY :

Rumah Jurnal STAI Sufyan Tsauri Majenang

Jl. KH. Sufyan Tsauri Majenang 53257 Cilacap
» Tel / fax : (0280) 623562

    

INDEXED BY :

 

LICENSE POLICY :

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.